ASEAN siapkan integrasi data statistik

(ANTARA/Yudhi Mahatma)

Berita Terkait

• Presiden: Indonesia berhasil menggelar dua kegiatan internasional

• Batik, nuansa utama pembukaan ASEAN Paragames

• Tim indonesia juara "ASEAN Cup" di Dubai

• Uni Eropa dan ASEAN kembangkan konsep diplomasi Asean Regional Forum

• Dewan Pers perjuangkan penghapusan hukuman penjara wartawan

Jakarta (ANTARA News) - Kantor statistik negara-negara anggota ASEAN akan memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam rangka mewujudkan integrasi data statistik yang lebih efektif dan harmonis di kawasan ASEAN.


Hal tersebut menjadi tema pertemuan rutin tahunan seluruh kepala kantor statistik negara-negara anggota ASEAN atau ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee di Jakarta, Rabu. 


"Dalam pertemuan ini kami akan membahas penerapan, definisi serta materi dalam bidang statistik yang cocok untuk level ASEAN," ujar Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.


Ia mengatakan fokus utama pembahasan adalah meningkatkan kualitas data statistik berbagai bidang meliputi statistik perdagangan barang, statisitik perdagangan jasa, statistik investasi langsung asing dan indikator sasaran pembangunan millenium (MDGs).


"Kami akan melakukan konsolidasi dan menghimpun data atas berbagai indikator penting yang nantinya akan menjadi gabungan data, dan dikoordinasikan melalui sekretariat ASEAN," ujar Suryamin.


Suryamin mengharapkan indikator baru akan dibahas setiap tahun melalui konsolidasi dan spesifikasi data, namun untuk indikator tertentu seperti angka kemiskinan masih dibutuhkan kesamaan pemahaman antar negara anggota ASEAN.(*)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/282632/asean-siapkan-integrasi-data-statistik

Statistik bisnis tak selesai, lisensi dicabut

OLEH HANNA PRABANDARI
Bisnis Indonesia

JAKARTA Regulator mengancam akan mencabut sementara lisensi penjualan bisnis pertanggungan risiko kendaraan bermotor bagi pelaku yang belum mampu membangun statistik bisnis. Statistik bisnis tersebut harus selesai dibangun pada tahun ini, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/2007.

Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata mengatakan regulator sudah menyampaikan rencana tersebut kepada beberapa pemain industri asuransi kendaraan bermotor. "Kami menyampaikan dalam beberapa pertemuan bahwa kami akan menerapkan tindakan yang lebih keras bila pelaku tidak membangun statistik dan tidak memiliki sistem informasi statistik. Kami mungkin akan melarang menjual asuransi kendaraan bermotor," kata Isa akhir pekan lalu.

Adapun, PMK No.74/2007 tentang Penyelenggaraan Asuransi pada Uni Usaha Kendaraan Bermotor itu terbit pada 29 Juni 2007. Peraturan itu diterbitkan guna mengatasi persoalan perang tarif dan pencadangan bisnis asuransi kendaraan bermotor pada industri asuransi kerugian. lsa mengatakan ancaman itu merupakan upaya regulator untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pemain bisnis pada industri tersebut.

Pemerintah, katanya, telah memberikan kesempatan kepada pemain asuransi kendaraan yang tidak memiliki statistik yang memadai agar menggunakan tarif referensi berdasarkan statistik industri sejak pemerintah memberlakukan peraturan itu.

"Namun, bila tahun ini mereka tetap tidak mampu memberikan statistik yang baik, kami menilai mereka tidak punya kesiapan untuk menjalankan usaha itu," tuturnya. Dia mengatakan pencabutan izin penjualan asuransi kendaraan bermotor itu bersifat sementara, sehingga perusahaan asuransi mampu menunjukkan perbaikan sistem informasi dan menyesuaikan data dengan format yang sudah ditetapkan.

Secara terpisah, Wakil Direktur Utama PT Asuransi Bumiputeramuda 1967 Julian Noor mengatakan sikap tegas regulator tersebut kemungkinan akan berdampak kepada beberapa perusahaan yang belum mampu melaksanakan peraturan itu.

"Saya melihat memang ada beberapa perusahaan yang sistem informasinya belum terbangun dengan baik, kata Julian. Dia memperkirakan sanksi larangan penjualan tersebut akan efektif berlaku pada tahun depan atau tahun keempat pelaksanaan peraturan menteri keuangan tersebut.

Sumber : http://bataviase.co.id/node/105107

Sorotan: Kemiskinan Bukan Semata Soal Statistik

Pemerintah belakangan ini mengaku bahwa kemiskinan berhasil ditekan dari waktu-waktu sebelumnya. Namun demikian, banyak pesimisme terhadap klaim pemerintah itu, ketika masyarakat yang dikategorikan miskin kehidupannya tidak berubah seperti waktu-waktu sebelumnya.

Pihak-pihak yang pesimistis menuding pemerintah menurunkan indikator kemiskinan. Akibatnya, secara statistik jumlah masyarakat miskin turun, padahal kondisi masyarakat yang masuk kategori tersebut tetap saja tidak berubah.

Ya, memang semua bisa mengklaim dan bisa menyangkal mengenai data-data kemiskinan. Hal lantaran kemiskinan bukan semata masalah statistik, akan tetapi menyangkut banyak hal. Termasuk di antaranya adalah paradigma untuk mendefinisikan masalah kemiskinan itu.

Memberantas kemiskinan adalah salah satu proyek ambisius pemerintah di berbagai belahan dunia. Hal itu tertuang dalam Deklarasi Millenium (selanjutnya disebut Millenium Development Goals/ MDGs)  yang diteken oleh para pemimpin dunia di New York pada 2000.

Ada delapan tujuan yang tertuang dalam deklarasi tersebut yaitu memberantas kemiskinan; mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/ AIDS, malaria serta penyakit lainnya; memastikan kelestarian lingkungan; serta kemitraan global untuk pembangunan.

Masing-masing fokus memiliki target tersendiri, dan khusus untuk pemberantasan kemiskinan ditargetkan berada di level 7,5% pada 2015.

Pasca-penandatanganan deklarasi tersebut, pemerintah menempuh banyak kebijakan. Salah satu yang ditempuh adalah mendirikan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Di samping itu, pemerintah juga menggelontorkan dana yang cukup besar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kebijakan-kebijakan lain juga dilakukan dengan menyediakan modal usaha bagi pelaku usaha kecil dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat.

Total dana PNPM yang telah disalurkan pemerintah sejauh ini telah mencapai Rp15 triliun. Khusus untuk 2011, pemerintah mengalokasikan dana untuk PNPM sebesar Rp10,31 triliun yang berasal dari APBN sebesar Rp8,47 triliun dan APBD seluruh provinsi sebesar Rp1,84 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk PNPM Perdesaan sebesar Rp8,23 triliun, PNPM Perkotaan Rp1,21 triliun, PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus Rp24 miliar, serta PNPM Infrastruktur Perdesaan Rp355,5 miliar.

Sementara itu dana KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui bank-bank BUMN dan BPD hingga akhir 2010 mencapai Rp17,22 triliun. Pada tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR baru sebesar Rp20 triliun, dan dari jumlah itu hingga Juni tercapai Rp11 triliun. Jumlah penyaluran KUR dari tahun ke tahun diharapkan meningkat guna membantu  pemberdayakan ekonomi masyarakat.

Secara statistik, upaya yang ditempuh itu memberikan hasil ketika Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan yang mengalami penurunan. Dari laporan BPS diketahui jumlah penduduk miskin antara periode Maret 2010-Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa atau 12,49% dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan tersebut turun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%).

Jumlah penduduk miskin itu mengalami penurunan sebanyak 1 juta jiwa selama periode Maret 2010-Maret 2011, atau lebih rendah jika dibandingkan dengan penurunan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,51 juta jiwa.

BPS mengungkapkan penurunan angka kemiskinan terbanyak terjadi di perdesaan, yaitu mencapai 935.000 jiwa, sedangkan di perkotaan turun tipis sebesar 51.000 orang. Hal tersebut menunjukan bahwa kondisi pertanian di perdesaan dalam setahun terakhir relatif lebih baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Beberapa faktor yang menjadi pengurang angka kemiskinan selama periode Maret 2010-Maret 2011 di antaranya garis kemiskinan naik 10,3%, lebih tinggi dari laju inflasi yang relatif rendah di kisaran 6,65%. Faktor selanjutnya adalah upah rata-rata buruh harian naik 7,14%.

Dari data BPS juga diketahui bahwa angka kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan terhitung sejak 1998 ketika tingkat kemiskinan Indonesia berada di posisi tertinggi sebesar 24,2% akibat krisis ekonomi.

Pada 2000, tingkat kemiskinan Indonesia berada di level 19,1%. Jumlah tersebut terus mengalami penurunan hingga pada 2005 di level 16,7%. Persentase tersebut sempat mengalami kenaikan tipis pada 2006 sebesar 17,8%. Lantas kembali turun menjadi 15,4% pada 2008. Hingga pada 2010 tingkat kemiskinan berada di posisi 13,3% dari total penduduk Indonesia.

Tidak sepadan
Memang, angka-angka di atas bisa diperdebatkan dengan menggunakan metodologi lain untuk menghitung angka kemiskinan. Namun, kiranya semua sepakat bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan masih belum optimal.

Dilihat dari segi pendanaan, pemerintah sepanjang 2011 mengalokasikan dana sebesar Rp49,3 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Anggaran disalurkan melalui berbagai program yaitu PNPM Mandiri sebesar Rp13,138 triliun, penjaminan KUR Rp2 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp1,3 triliun.

Di sisi lain, coba cermati besaran pembayaran bunga pinjaman luar negeri yang harus dibayar pemerintah.

Pemerintah sepanjang tahun ini mengalokasikan dana dari APBN untuk membayar bunga utang (baik dalam negeri maupun luar negeri) sebesar Rp115,2 triliun. Hingga semester I/2011 pemerintah menggelontorkan sekitar Rp48,7 triliun untuk pembayaran tersebut.

Untuk pembayaran bunga utang dalam negeri, sepanjang 2011 pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp79,4 triliun, dan hingga semester I/2011 mencapai Rp34,5 triliun. Sementara untuk pembayaran bunga utang luar negeri targetnya mencapai Rp35,8 triliun, dengan realisasi di semester I/2011 diperkirakan mencapai Rp14,3 triliun.

Dilihat dari jumlah tersebut jelas terlihat bahwa pembayaran bunga utang mendapatkan alokasi dana yang jauh lebih besar ketimbang dana untuk pengentasan kemiskinan. Yang dalam hal ini, anggaran pengentasan kemiskinan hanya 42,79% dari total dana untuk pembayaran bunga utang.

Di sisi lain, dana untuk subsidi BBM juga jelas-jelas menguras APBN. Sepanjang tahun ini alokasi untuk pos tersebut mencapai Rp187,6 triliun, dan jumlah tersebut diperkirakan membengkak Rp57 triliun menjadi Rp244,5 triliun. Pembengkakan itu disebabkan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) dari US$80/barel menajdi US$95/barel dan volume konsumsi BBM, dari 38,6 juta kl menjadi 38,9-40,5 juta kilo liter.

Padahal, subsidi yang diberikan itu pada akhirnya hanya dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu membeli kendaraan bermotor. Di sisi lain, masyarakat miskin pembawa penarik gerobak maupun yang mengandalkan sepeda untuk mobilitasnya hanya "memble".

Maksimalisasi
Agar dana untuk pengentasan kemiskinan bisa dimaksimalkan, pemerintah sekiranya bisa "mengutak-atik" dua pos anggaran tersebut yaitu pembayaran bunga utang dan subsidi.

Pemerintah tentunya turun gengsi jika meminta moratorium utang kepada negara-negara maupun lembaga keuangan selaku kreditor. Pasalnya, jika langkah itu ditempuh maka peringkat Indonesia akan turun, dan invetor akan pikir-pikir untuk menanamkan modalnya.

Karena itu, restrukturisasi pembayaran utang berikut bunganya bisa menjadi salah satu opsi yang ditempuh pemerintah. Dengan langkah itu pemerintah bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengentasan kemiskinan. Opsi selanjutnya adalah menaikkan harga BBM sehingga subsidi bisa ditekan. Selama ini sudah terbukti bahwa subsidi tidak dinikmati oleh masyarakat miskin, namun oleh golongan yang berpunya.

Pengamat Ekonomi dari INDEF yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani menyarankan pemerintah bisa menggandeng pelaku usaha di berbagai daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan sebagai langkah lanjutan untuk mengatasi kemiskinan.

"Setelah diidentifikasi, pemerintah bisa menitipkan dana kepada perusahaan yang ada di daerah tersebut untuk membantu penyerapan tenaga kerja masyarakat miskin yang ada di wilayah yang bersangkutan. Ini lebih efektif ketimbang memberi bantuan langsung tunai," tutur Aviliani. (bambang.jatmiko@bisnis.co.id)

Sumber : http://www.bisnis.com/articles/sorotan-kemiskinan-bukan-semata-soal-statistik

Peranan Statistik Bagi Lembaga Bisnis

Abstrak :

Bagi lembaga bisnis, statistik merupakan bagian yang sangat  penting. Setiap kegiatan perusahaan terutama yang menyangkut kegiatan manajemen seperti perencanaan selalu menggunakan data statistik sebagai acuan dalam membuat keputusan. Demikian pula untuk menganalisa atau mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan juga dibutuhkan data statistik.

Kata kunci : data, statistik, lembaga bisnis, manajemen

Pendahuluan

Statistik dewasa ini merupakan suatu hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Statistik yang dulunya  diketahui masyarakat hanya untuk sensus penduduk, kini, sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan mulai dari pemerintah. pihak swasta, maupun masyarakat umum dan dipakai dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang memanfaatkan statistik adalah manajemen yang dilakukan oleh lembaga bisnis seperti perusahaan.

Agar suatu lembaga bisnis dapat tumbuh, berkembang, atau paling tidak dapat bertahan hidup (survive), perusahaan tersebut harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, harga lebih murah,dan  pelayanan yang lebih baik serta lebih cepat dari perusahaan lainnya. Semua ini dilakukan dalam upaya memberikan kepuasaan kepada para konsumen. Konsumen yang puas akan membeli berkali-kali, mengajak orang lain untuk membeli,  bercerita tentang hal yang bagus mengenai produk atau perusahaan yang menghasilkan produk. Bila hal ini terjadi, maka volume penjualan akan meningkat dan pada akhirnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut maka manejer perusahaan harus bisa mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan peruasahaanya baik yang bersifat intern maupun ekstern.

Pembahasan

Dalam kehidupan modern sekarang ini, statistik tidak diragukan lagi peranannya terutama bagi lembaga bisnis seperti perusahaan. Statistik yang dulu hanya dikenal masyarakat sbagai sensus penduduk tapi kini sudah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Statistik memiliki banyak definisi dan deskripsi yang berbeda-beda dari para ahli, namun intinya sebenarnya sama antara satu dengan yang lainnya. Menurut J.Supranto,

Statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh (sampel).[1]

Sementara itu, menurut. Sudjana, “Statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisian yang dilakukan.”[2] Berdasarkan pendapat dua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Statistik merupakan bagian dari matematika yang khusus mempelajari tentang seluk beluk data, yaitu pengumpulan, pengolahan penganalisian, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka.

Menurut webster’s new world dictionary, data berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap.[3]Dengan demikian data dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan, misalnya untuk memperoleh gambaran tentang produksi barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan data tersebut maka kemampuan perusahaan bisa ketahui.

Menurut teori manajemen, setiap usaha yang dilakukan oleh lembaga bisnis untuk mencapai suatu tujuan harus melalui tahap perencanaan.[4] Karena perencanaan berkaitan dengan masa yang akan datang, maka kemungkinan hal-hal yang sudah ditentukan dalam perencanaan itu pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini disebabkkan karena adanya unsur ketidakpastian. Oleh karena itu, perlu dilakukan kontrol (pengawasan) dalam pelaksanaan suatu perencanaan. Mengontrol pada dasarnya adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesalahan pelaksanaan suatu perencanaan. Jika diketahui terdapat kesalahan maka akan dilakukan tindakan pengoreksian serta pengeveluasian sehingga output yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Di sinilah letak peranan statistik untuk keperluan menajemen yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis, yaitu sebagai perumusan perencanaan, alat kontrol, dan dasar evaluasi hasil kerja. Data diperlukan dalam proses perencanan agar apa yang direncanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Suatu perencanaan yang tidak sesuai dengan kemampuan yang ada merupakan perencanaan yang sukar dilaksanakan. Data hasil ramalan akan memberikan gambaran mengenai sesuatu di masa yang akan dating termasuk gambaran tentang kemampuan. Misalnya, perencanaan produksi harus selalu disesuaikan dengan kemampuan menjual yang dicerminkan dengan ramalan penjualan, perencanaan daerah pemasaran harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat setempat yang tercermin dalam ramalan daya beli.

Dengan statistik, rencana dan ramalan dapat dibuat sebaik mungkin. Hal ini disebabkan karena statistk dengan analisis korelasinya akan mempertimbangkan seberapa besar hubungan antara masing-masing variabel yang akan diramalkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Disamping itu, dengan statistik perubahan yang akan terjadi dapat diatasi sedini mungkin. Para manejer juga dapat mengambil keputusan yang lebih baik dengan data statistik karena gambaran tentang kemampuan perusahaan bisa diketahui trendnya.[5]

Data statistik dapat digunakan Untuk mengetahui besarnya produksi yang dihasilkan oleh perusahaan, jumlah penjualan, persentase barang yang laku dan barang yang tidak laku, lama waktu yang diperlukan untuk mengerahkan produk, frekuensi pembeli membeli produk, serta tingkat kepuasaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Data statistik tersebut sangat diperlukan oleh pimpinan peruasahaan atau para manajer dalam membuat suatu keputusan.

Tidak semua data bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manejer perusahaan karena data itu sendiri memiliki syarat-syarat tertentu untuk dapat dikatakan sebagai data yang baik dan layak untuk dijadikan dasar dalam analisis statistik nantinya. Data yang salah apabila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka keputusan yang diambil juga akan salah. Menurut J. Supranto ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh suatu data agar bisa dikatakan sebagai data yang baik, yaitu obyektif, representative (mewakili), kesalahan baku (standar baku) kecil, tepat waktu (up to date), dan relevan.[6]

Penutup

Segala kegiatan perusahaan tidak lepas dari peranan ilmu statistik. Ada dua kegunaan data bagi lembaga bisnis (perusahaan) yaitu untuk mengetahui (memperoleh gambaran) tentang suatu keadaan atau permasalahan yang dihadapi perusahaan dan untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Statistik digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan data yang benar-benar berkualitas sehingga output yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut juga merupakanoutput yang berkualitas. Dengan statistik kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perencanaan bisa diminimalisir karena dalam analisisnya faktor-faktor yang mempengaruhinya telah dipertimbangkan. Untuk mendapatkan perencanaan dengan tingkat kesalahan (standar error) yang kecil maka data yang dikumpulkan harus memenuhi 5 syarat yakni obyektif, representative (mewakili), kesalahan baku (standar baku) kecil, tepat waktu (up to date), dan relevan.

Sumber : http://amirbuton.wordpress.com/2010/04/19/peranan-statistik-bagi-lembaga-bisnis/